Buletin Rutin Kecamatan Faseout - Bojongsoang

walaupun kecamatan bojongsoang Kab. Bandung sudah menjadi kec. Faseout Program PNPM Mpd di Kab. Bandung, namun semangat memberikan informasi nya masih cukup tinggi, hampir setiap bulan kecamatan ini membuat buletin yang berisikan kegiatan-kegiatan atau informasi mengenai perguliran

Quota Fasilitator Masih Kosong, BPMPD Jawa Barat Gelar Seleksi Cepat..!!

Ilustrasi

Mengingat quota Fasilitator Teknik di Propinsi Jawa Barat masih mengalami kekosongan, Baik di beberapa kecamatan regular dan MP3KI, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Provinsi Jawa Barat menggelar seleksi aktif (Senin, 29/09). Kegiatan ini ditujukan untuk mempercepat capaian kinerja melalui pengadaan tenaga konsultan ditingkat kecamatan.

 

Berdasarkan absensi, dipastikan 16 orang menjadi peserta. Mereka adalah bersedia mengikut tes karena yang terpanggil sejumlah 29 orang. Bersamaan itu pula diselenggarakan seleksi untuk Fasilitator PPU (Perguliran dan Pengembangan Usaha). Pesertanya 13 orang. Sebagaimana diketahui, hingga akhir bulan September 2014 masih terdapat kekurangan dua orang calon Fasilitator PPU.

Mahasiswa Peternakan Australia sangat tertarik dengan pola ternak Petani di Kec. Cimaung

Tanggal 30 Agustus 2014 hari Sabtu merupakan hari yang istimewa untuk UPK Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung khususnya Desa Cipinang dan Desa Campaka Mulya terutama para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat desa khususnya karena telah mendapat kunjungan dari Kedutaan Besar Australia beserta 10 orang mahasiswa Australia Jurusan Peternakan yang didampingi oleh PSF - Ibu Ani Hamiati dan juga diikuti oleh beberapa wartawan dari Net TV, Pikiran Rakyat, Sindo, dan Sunda Midang. 

Pemotongan BLM 11,8% Fasilitator Kerja Extra penyesuaikan di Lapangan

Surat yang diterbitkan Ditjen Kemendagri No. 900/5383/PMD, pada tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014, Fasilitator dan pelaku PNPM Mandiri perdesaan di tuntut gerak cepat untuk melakukan sosialisasi mengingat dampak dilapangan akan sedikit terhambat, serta melakukan telaah dan antitipasi. Tujuannnya agar usulan yang telah ditetapkan dalam SPC segera dapat dijalankan setelah adanya permufakatan.

Perlu diketahui, di provinsi Jawa Barat terdapat 4257 desa di 420 kecamatan. Jumlah BLM APBN sebesar Rp. 547.725.000.000,-. Ditambah dengan alokasi BLM MP3KI sebesar Rp. 55.741.000.000,-. Apabila di total maka BLM PNPM MPd reguler dan MP3KI sejumlah Rp. 603.466.000.000,- sehingga dengan adanya pemotongan 11,8% sekurangnya terdapat dan sebesar Rp. 71.208.988.000,-.

Kab. Bandung Terima Dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk TA 2014 sebesarRp 22,4 Miliar

 

Dewasa ini Kab. Bandung untuk TA 2014 ini mendapatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebesar Rp 22,4 miliar. Dana ini dengan asumsi 11 kecamatan yang terdanai Program PNPM MPd.

Hal itu dikatakan Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Kab. Bandung, Juhana, dalam sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan di Gedung M. Toha, pada bulan lalu. Acara dibuka Bupati Bandung H. Dadang M. Naser dihadiri para camat, kepala desa, fasilitator PNPM Mandiri, dan pengurus PNPM Mandiri.

"Dana PNPM Mandiri baik perdesaan maupun perkotaan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan," kata Juhana.

MAD LPJ UPK PADARINGAN KEC PANGALENGAN

 

     A. LATAR BELAKANG

 Kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Padaringan diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola kegiatan yang berfungsi sebagai pengelolaan keuangan dan pinjaman, pelaksanaan program dalam kaitan fungsi partisipator development agency serta penguatan dan pembinaan kelompok

Laporan pertanggungjawaban Kelembagaan Tahunan merupakan salah satu amanat dari AD/ART BKAD  yang mengacu pada BAB XVI Unit Pengelola Kegiatan Pasal 22 ayat 2 dan 13 yang di dalamnya termuat tentang kewajiban pengurus UPK untuk melaporkan selurug kegiatan dan pengelolaan keuangan selama kurun waktu satu tahun.

Rakor FK FT Kabupaten Bandung Bulan Februari 2014

Rakor FK/FT bulan ini di adakan di Aula BPMPD Kab Bandung pada tanggal 07 Februari 2014 yang di hadiri oleh Faskab, Fastekab, Faskeu, PJOKab, FK, FT , Asmis dan Operator.

Adapun agenda rakor kali ini adalah :

• Pembukaan oleh moderator
• Pengarahan dan penguatan dari pjokab
• Info managemen dan evaluasi laporan
• Pembahasan persiapan musrembang kecamatan / mad 2014
• Pembahasan ke UPK an dan permasalahan
• Rencana relokasi untuk tahun 2014
• Penandatangan SPK
• Lain-lain yang perlu

Pendampingan Kepada Tim Verifikasi

Pendampingan selama ini bisa dikatakan cukup signifikan terhadap verifikasi baik untuk verifikasi proses perguliran kepada kelompok SPP maupun untuk proses verifikasi fisik dan sarana prasarana.

Dari awal tim verifikasi di bentuk berdasarkan aturan dan tupoksi masing-masing, kemudian di berikan pembekalan berupa pelatihan , ojt, ist, praktek langsung di lapangan, keberadaan tim verifikasi kalaupun sifatnya sementara atau add hoc tetapi sangat membantu dalam perjalanan suatu program khususnya PNPM Mandiri Perdesaan.

Tim verifikasi yang awalnya dari masyarakat biasa menjadi sebuah lembaga yang asalnya tidak mengetahui tentang apa-apa sekarang menjadi lebih paham dalam segala hal baik itu menilai, membandingkan, sekaligus sampai dengan memutuskan segala usulan dan masukan dari masyarakat.

Pendampingan Kelompok SPP Jenis Executing

Mendampingi kelompok SPP yang asalnya Chanueling menajdi Executing bukan merupakan tugas yang sangat ringan, mendorong dan membina kelompok lama untuk dapat menjadi executing memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Kelompok sasarannya adalah kelompok Ata – Quyah di desa Pangalengan, dengan catatan bahwa kelompok SPP tidak pernah nunggak dan perkembangannya dari kelompok pemula menjadi kuat dan terpantau.

Kelompok Ata –Quyah merupakan Kelompok SPP yang menjadi nasabah / peminjam ke UPK dari tahun 2009 dan sudah memiliki peraturan kelompok, sudah ada pertemuan rutin dan AD-ART kelompok SPP. Perkembangan anggota yang asalnya 10 sekarang menjadi kurang lebih 46 orang.

Hingga saat ini tahapannya dalam pembinaan sudah mencapai verifikasi kelompok SPP Ata Quyah direncanakan pada bulan Januari setelah MAD LPJ UPK akan dilakukan pencairannya. Kelompok SPP Ata quyah sudah memiliki tabungan kelompok sebesar 8 juta rupiah, dikelola dan dikembangkan sendiri oleh kelompok SPP dan aturan yang digunakan mengikuti aturan PNPM MPd.

Penulis : M Witono M FK Pangalengan

PNPM Menjadi Peluang Meningkatkan Kreativitas Anak

Masyarakat Lebak Muncang yang berbatasan dengan kota kecamatan haus akan kemajuan, banak anak-anak ang bermain tanpa arah, mengais tanah , bermain air dan merepotkan orang tua dengan rengekannya. Pada saat PNPM turun ke kecamatan Ciwidey timbul aspirasi masyarakat untuk mengelompokan anak-anak dalam suatu wadah, ternyata PNPM dapat mendanai bangunan dan alat peraga pendidikan dalam dan luar.

           Melalui MMDD dapat di ketahui bahwa dusun 1 memiliki potensi anak-anak pra sekolah yang harus di arahkan dalam wadah pendidikan, ternyata usulan yang berasal dari dusun selanjutnya ke MKP (sekarang MDKP) menghasilkan usulan PAUD yang menjadi prioritas TK Kecamatan sampai saat ini PAUD berdiri megah di lapangan luas dan di penuhi dengan ana-anak pra sekolah yang didik dalam wadah PAUD, bahkan sekarang ada masyarakat yang peduli ingin memperluas bangunan melalui dana lain, sehingga anak-anak usia pra sekolah di Desa Lebakmuncang dapat mengenyam pendidikan, bersosialisasi, bermain terarah dan belajar berhitung dan bernani yang nantina di harapkan menjadi generasi yang optimis dan ceria.

Penulis : Siti Aminah FK Ciwidey

PUSTU RANCAKOLE KECAMATAN ARJASARI

Pembangunan pustu di salah satu desa kecamatan Arjasari merupakan salah satu inovasi pelaku desa dalam merancang pembangunan dengan bentuk – bentuk yang unik dan pemilihan bahan yang lebih efisien namun dari segi estetika dan kekuatan tidak kalah kualitasnya.

Dari hal tersebut dapat terlihat ternyata masyarakat desa mampu membangun lebih dari apa yang tertuang dari RAB atau rencana awal.

Berawal dari perencanaan pembangunan desa rancakole yang membutuhkan fasilitas kesehatan yang jauh lebih memadai dan layak. Pada mulanya desa rancakole yang hanya mempunyai gedung kesehatan yang tidak layak dimana kondisi bangunan awal yaitu bangunan tua dengan kondisi kekuatan bangunan yang mudah rapuh dan lapuk.