Buletin Rutin Kecamatan Faseout - Bojongsoang

walaupun kecamatan bojongsoang Kab. Bandung sudah menjadi kec. Faseout Program PNPM Mpd di Kab. Bandung, namun semangat memberikan informasi nya masih cukup tinggi, hampir setiap bulan kecamatan ini membuat buletin yang berisikan kegiatan-kegiatan atau informasi mengenai perguliran

Quota Fasilitator Masih Kosong, BPMPD Jawa Barat Gelar Seleksi Cepat..!!

Ilustrasi

Mengingat quota Fasilitator Teknik di Propinsi Jawa Barat masih mengalami kekosongan, Baik di beberapa kecamatan regular dan MP3KI, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Provinsi Jawa Barat menggelar seleksi aktif (Senin, 29/09). Kegiatan ini ditujukan untuk mempercepat capaian kinerja melalui pengadaan tenaga konsultan ditingkat kecamatan.

 

Berdasarkan absensi, dipastikan 16 orang menjadi peserta. Mereka adalah bersedia mengikut tes karena yang terpanggil sejumlah 29 orang. Bersamaan itu pula diselenggarakan seleksi untuk Fasilitator PPU (Perguliran dan Pengembangan Usaha). Pesertanya 13 orang. Sebagaimana diketahui, hingga akhir bulan September 2014 masih terdapat kekurangan dua orang calon Fasilitator PPU.

Mahasiswa Peternakan Australia sangat tertarik dengan pola ternak Petani di Kec. Cimaung

Tanggal 30 Agustus 2014 hari Sabtu merupakan hari yang istimewa untuk UPK Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung khususnya Desa Cipinang dan Desa Campaka Mulya terutama para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat desa khususnya karena telah mendapat kunjungan dari Kedutaan Besar Australia beserta 10 orang mahasiswa Australia Jurusan Peternakan yang didampingi oleh PSF - Ibu Ani Hamiati dan juga diikuti oleh beberapa wartawan dari Net TV, Pikiran Rakyat, Sindo, dan Sunda Midang. 

Pemotongan BLM 11,8% Fasilitator Kerja Extra penyesuaikan di Lapangan

Surat yang diterbitkan Ditjen Kemendagri No. 900/5383/PMD, pada tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014, Fasilitator dan pelaku PNPM Mandiri perdesaan di tuntut gerak cepat untuk melakukan sosialisasi mengingat dampak dilapangan akan sedikit terhambat, serta melakukan telaah dan antitipasi. Tujuannnya agar usulan yang telah ditetapkan dalam SPC segera dapat dijalankan setelah adanya permufakatan.

Perlu diketahui, di provinsi Jawa Barat terdapat 4257 desa di 420 kecamatan. Jumlah BLM APBN sebesar Rp. 547.725.000.000,-. Ditambah dengan alokasi BLM MP3KI sebesar Rp. 55.741.000.000,-. Apabila di total maka BLM PNPM MPd reguler dan MP3KI sejumlah Rp. 603.466.000.000,- sehingga dengan adanya pemotongan 11,8% sekurangnya terdapat dan sebesar Rp. 71.208.988.000,-.

Kab. Bandung Terima Dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk TA 2014 sebesarRp 22,4 Miliar

 

Dewasa ini Kab. Bandung untuk TA 2014 ini mendapatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebesar Rp 22,4 miliar. Dana ini dengan asumsi 11 kecamatan yang terdanai Program PNPM MPd.

Hal itu dikatakan Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Kab. Bandung, Juhana, dalam sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan di Gedung M. Toha, pada bulan lalu. Acara dibuka Bupati Bandung H. Dadang M. Naser dihadiri para camat, kepala desa, fasilitator PNPM Mandiri, dan pengurus PNPM Mandiri.

"Dana PNPM Mandiri baik perdesaan maupun perkotaan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan," kata Juhana.

MAD LPJ UPK PADARINGAN KEC PANGALENGAN

 

     A. LATAR BELAKANG

 Kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Padaringan diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola kegiatan yang berfungsi sebagai pengelolaan keuangan dan pinjaman, pelaksanaan program dalam kaitan fungsi partisipator development agency serta penguatan dan pembinaan kelompok

Laporan pertanggungjawaban Kelembagaan Tahunan merupakan salah satu amanat dari AD/ART BKAD  yang mengacu pada BAB XVI Unit Pengelola Kegiatan Pasal 22 ayat 2 dan 13 yang di dalamnya termuat tentang kewajiban pengurus UPK untuk melaporkan selurug kegiatan dan pengelolaan keuangan selama kurun waktu satu tahun.

Rakor FK FT Kabupaten Bandung Bulan Februari 2014

Rakor FK/FT bulan ini di adakan di Aula BPMPD Kab Bandung pada tanggal 07 Februari 2014 yang di hadiri oleh Faskab, Fastekab, Faskeu, PJOKab, FK, FT , Asmis dan Operator.

Adapun agenda rakor kali ini adalah :

• Pembukaan oleh moderator
• Pengarahan dan penguatan dari pjokab
• Info managemen dan evaluasi laporan
• Pembahasan persiapan musrembang kecamatan / mad 2014
• Pembahasan ke UPK an dan permasalahan
• Rencana relokasi untuk tahun 2014
• Penandatangan SPK
• Lain-lain yang perlu

Pendampingan Kepada Tim Verifikasi

Pendampingan selama ini bisa dikatakan cukup signifikan terhadap verifikasi baik untuk verifikasi proses perguliran kepada kelompok SPP maupun untuk proses verifikasi fisik dan sarana prasarana.

Dari awal tim verifikasi di bentuk berdasarkan aturan dan tupoksi masing-masing, kemudian di berikan pembekalan berupa pelatihan , ojt, ist, praktek langsung di lapangan, keberadaan tim verifikasi kalaupun sifatnya sementara atau add hoc tetapi sangat membantu dalam perjalanan suatu program khususnya PNPM Mandiri Perdesaan.

Tim verifikasi yang awalnya dari masyarakat biasa menjadi sebuah lembaga yang asalnya tidak mengetahui tentang apa-apa sekarang menjadi lebih paham dalam segala hal baik itu menilai, membandingkan, sekaligus sampai dengan memutuskan segala usulan dan masukan dari masyarakat.

Pendampingan Kelompok SPP Jenis Executing

Mendampingi kelompok SPP yang asalnya Chanueling menajdi Executing bukan merupakan tugas yang sangat ringan, mendorong dan membina kelompok lama untuk dapat menjadi executing memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Kelompok sasarannya adalah kelompok Ata – Quyah di desa Pangalengan, dengan catatan bahwa kelompok SPP tidak pernah nunggak dan perkembangannya dari kelompok pemula menjadi kuat dan terpantau.

Kelompok Ata –Quyah merupakan Kelompok SPP yang menjadi nasabah / peminjam ke UPK dari tahun 2009 dan sudah memiliki peraturan kelompok, sudah ada pertemuan rutin dan AD-ART kelompok SPP. Perkembangan anggota yang asalnya 10 sekarang menjadi kurang lebih 46 orang.

Hingga saat ini tahapannya dalam pembinaan sudah mencapai verifikasi kelompok SPP Ata Quyah direncanakan pada bulan Januari setelah MAD LPJ UPK akan dilakukan pencairannya. Kelompok SPP Ata quyah sudah memiliki tabungan kelompok sebesar 8 juta rupiah, dikelola dan dikembangkan sendiri oleh kelompok SPP dan aturan yang digunakan mengikuti aturan PNPM MPd.

Penulis : M Witono M FK Pangalengan

PNPM Menjadi Peluang Meningkatkan Kreativitas Anak

Masyarakat Lebak Muncang yang berbatasan dengan kota kecamatan haus akan kemajuan, banak anak-anak ang bermain tanpa arah, mengais tanah , bermain air dan merepotkan orang tua dengan rengekannya. Pada saat PNPM turun ke kecamatan Ciwidey timbul aspirasi masyarakat untuk mengelompokan anak-anak dalam suatu wadah, ternyata PNPM dapat mendanai bangunan dan alat peraga pendidikan dalam dan luar.

           Melalui MMDD dapat di ketahui bahwa dusun 1 memiliki potensi anak-anak pra sekolah yang harus di arahkan dalam wadah pendidikan, ternyata usulan yang berasal dari dusun selanjutnya ke MKP (sekarang MDKP) menghasilkan usulan PAUD yang menjadi prioritas TK Kecamatan sampai saat ini PAUD berdiri megah di lapangan luas dan di penuhi dengan ana-anak pra sekolah yang didik dalam wadah PAUD, bahkan sekarang ada masyarakat yang peduli ingin memperluas bangunan melalui dana lain, sehingga anak-anak usia pra sekolah di Desa Lebakmuncang dapat mengenyam pendidikan, bersosialisasi, bermain terarah dan belajar berhitung dan bernani yang nantina di harapkan menjadi generasi yang optimis dan ceria.

Penulis : Siti Aminah FK Ciwidey

PUSTU RANCAKOLE KECAMATAN ARJASARI

Pembangunan pustu di salah satu desa kecamatan Arjasari merupakan salah satu inovasi pelaku desa dalam merancang pembangunan dengan bentuk – bentuk yang unik dan pemilihan bahan yang lebih efisien namun dari segi estetika dan kekuatan tidak kalah kualitasnya.

Dari hal tersebut dapat terlihat ternyata masyarakat desa mampu membangun lebih dari apa yang tertuang dari RAB atau rencana awal.

Berawal dari perencanaan pembangunan desa rancakole yang membutuhkan fasilitas kesehatan yang jauh lebih memadai dan layak. Pada mulanya desa rancakole yang hanya mempunyai gedung kesehatan yang tidak layak dimana kondisi bangunan awal yaitu bangunan tua dengan kondisi kekuatan bangunan yang mudah rapuh dan lapuk.

Pelatihan UPK dan BP UPK

Pada Tanggal  22-24 Desember 2013 di adakanlah  pelatihan UPK dan BP-UPK yang bertempat  di Puri Cipaganti Bandung, yang di hadiri oleh 11 kecamatan yaitu Rancabali, Ciwidey, Pangalengan, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Cimaung, Arjasari, Ibun, Pacet, dan Kertasari.
Hari pertama jam 12.30 – 13.00 di isi dengan persiapan atau registrasi oleh para peserta, dan Jam 16.00-18.00 acara pembukaan  di isi oleh Satker Kabupaten Bpk Agus Ruhyana.
Hari kedua di kelas UPK jam 08.00 – 12.00 Materi di isi oleh Faskeu Ibu Rospita S Tentang Alur Penyusunan Laporan UPK Materinya berisi tentang
1. Alur dana di UPK,
2. Administrasi keuangan UPK,
3. Titik krisis dalam administrasi,
Selanjutnya di sambung dengan Materi laporan Bulanan dan Tahunan UPK isinya tentang

1. Bahan bacaan rekonsiliasi rekening,
2. Penjelasan form rekonsiliasi rekening,
3. Diagram pelaporan keuangan UPK,
4. Pembuatan laporan keuangan,
5. Penyusunan format standar buku kas operasional UPK paparan,
6. Laporan penggunaan SHU,
7. Panduan tutup buku, panduan bagi SHU,
8. Contoh rencana kerja UPK,
9. Penanganan dan pengelolaan isu strategis.

 Jam 12.00 Karena terdengar adzan Dhuhur maka pemberian Materi di istirahatkan dulu selama 2 jam.
 Kemudian masih dilanjut oleh Faskeu Bu Rospita dari Jam 14.00 – 17.00 tentang Materi Proyeksi arus kas dan RAPB UPK yang berisi tentang

1. Perencanaan keuangan,
2. Jenis2 rencana keuangan,
3. Prinsip2 penyusunan anggaran,
4. Pos2 dalam proyeksi arus kas,
5. Pos2 dalam anggaran pendapatan dan biaya, laba/rugi atau surpus dan deficit. Materipun berakhir pukul 17.00 dilanjut dengan ishoma.

Sedangkan di kelas BP – UPK jam 08.00 – 10.00 Materi di berikan oleh FK Ibun Bpk Sapto tentang Tupoksi BP-UPK yang berisi tentang program kerja BP-UPK dan
Pukul 10.00 – 12.00 di lanjut pemberian Materi Lembar kerja BP-UPK berisi tentang , form lembar kerja pemeriksaan BP-UPK. Dari jam 12.00-14.00 para peserta pun istirahat untuk melakukan sholat dhuhur dan makan siang..
Di lanjut pukul 14.00 -17.00 Materi masih di berikan oleh FK Ibun pa Sapto Tentang Rencana Kerja BP-UPK
Hari ketiga atau hari terakhir di kelas UPK pukul 08.00 – 10.00 Materi di berikan oleh Faskab Pa Dedi tentang Penanganan Masalah yang berisi tentang

1. Pengelolaan Pinjaman bermasalah,
2. Penanganan pinjaman bermasalah, pola pinjaman bermasalah,
3. Form hasil identifikasi bermasalah,

Dilanjut pukul 10.00-12.00 Materi di berikan oleh Fastekab bu Hilda mengenai Standar Operasional Prosedur / SOP.

Untuk mencapai tujuan atau sasaran, seseorang atau sekelompok orang menjalankan sejumlah kegiatan yang didukung dengan sejumlah keputusan tertentu. Untuk mewujudkan tujuan yang sama, boleh jadi orang atau sekelompok orang melakukan tahapan-tahapan kegiatan dan keputusan yang berbeda sama sekali. Si X dan Si Z dalam melakukan kegiatan organisasi sangat mungkin berbeda  Di dalam organisasi, ada prosedur kegiatan yang harus dipatuhi oleh setiap orang atau setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Anggota-anggota organisasi terikat pada prosedur tertentu yang harus diikuti dan dipatuhi. Untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dengan efektif dan efisien organisasi membutuhkan suatu prosedur operasi standar atau SOP.  SOP memastikan bahwa organisasi memiliki proses yang konstan karena memenuhi standar tertulis. Dengan demikian seluruh anggota organisasi mempunyai standard yang sama. Yang jelas sistem ini mampu meningkatkan kualitas produk atau service yang ditawarkan ke konsumen  agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
Sedangkan di kelas BP-UPK pukul 08.00 – 10.00 Materi Pemeriksaan Keuangan Sederhana yang di berikan oleh Faskeu bu Rospita, bahwa Sesuai dengan salah satu tupoksi FK yaitu mendorong terciptaanya mekanisme kontrol /pengawasan oleh masyarakat sendiri dan melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan Desa. Untuk itu diperlukan sebuah instrumen atau Panduan Pemeriksaan Keuangan Sederhana yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kreativitas seorang pengawas/pemeriksa pada saat melakukan tugasnya di lapangan.
Panduan ini dibuat sedemikian rupa sehingga pemeriksaan dapat dilakukan bukan hanya oleh fasilitator, tetapi juga masyarakat sebagai pelaku dalam program PNPM MP seperti Badan Pengawas (BP UPK), Pengurus BKAD, Tim Penyelesaian Masalah, atau Tim yang ditunjuk.
Oleh karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan secara rutin/periodik, semakin sering dilakukan semakin baik karena tindakan penyalahgunaan dana dan kesalahan dapat diantisipasi sedini mungkin. Khusus untuk FK, Pemeriksaan wajib dilakukan setiap bulan sekali, dengan cara minimal membuat rekonsiliasi rekening.
Pemeriksaaan yang lainnya dapat dilakukan oleh :

1. BP UPK, Pemeriksaan dapat dilakukan sebulan sekali atau maksimal 3 bulan sekali. Terhadap kondisi yang khusus, maka Pemeriksaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
2. Tim yang ditunjuk oleh masyarakat melalui forum MAD, waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan.
3. Tim Independen, waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan.

Dan pukul 10.00-12.00 Materi SOP BP-UPK yang di berikan oleh FK Ibun Bpk Sapto. Yang isinya bahwa Standar Operasional Badan Pengawas  adalah dokumen administrasi yang mengatur sistematika kerja dan hubungan antar unit/lembaga/institusi terkait sesuai uraian tugasnya dalam sebuah organisasi secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan
Standar Operasional Badan Pengawas  UPK dibuat dengan maksud agar pelaku BP-UPK dalam Pelaksanaan tugasnya  yang terikat dengan perjanjian kontrak dan perjanjian kerja dengan masyarakat yang diputuskan dalam MAD, agar :

1. Memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap UPK
2. Mengetahui secara lebih rinci Ruang lingkup dan langkah-langkah Pengawasan
3. Mengetahui dan memahami Kode etik BP-UPK dan Pendanaan Kegiatannya
4. Dapat membuat pelaporan hasil pemeriksaanya secara tepat waktu  dan dapat menyampaikannya kepada Forum MAD

Dokumen Standar Operasional BP-UPK  ini adalah dokumen yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan dalam forum Musyawarah Antar Desa dan aturan–aturan yang berlaku dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PTO PNPM MPD  dan penjelasannya, serta mengikuti panduan yang telah dan akan diterbitkan oleh satker pembinaan PNPM MPD untuk kepentingan pengaturan pelaksanaan tugas lainya.
Dalam pelatihan UPK dan BP-UPK  kali ini banyak peserta yang aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber, sehingga suasana tidak menjadi membosankan,  Akhirnya jam 13.00 acara penutupan pelatihan UPK dan BP-UPK di tutup oleh Tim Faskab. Dan di akhiri dengan acara foto2 bersama.
Demikian  Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Rakor FK FT Bulan Desember 2013

1. 


2. LATAR BELAKANG

Rapat Koordinasi bulan Desember 2013 ini diadakan di Purnama Kencana kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, peserta Rakor terdiri dari Tim Fasilitator Kabupaten,  Fasilitator Kecamatan di Kab.Bandung. Rakor dilaksanakan untuk membahas Info manajemen, Catatan untuk ditindaklanjuti, Mekanisme Review RPJMDes, Evaluasi laporan, validasi, progress fisik & kegiatan setiap Kecamatan, Kronologis laporan keuangan UPK (system manual), Strategi untuk mengejar ketertinggalan progress kabupaten, RKTL dan Umpan balik.

3. TUJUAN

Membahas Info manajemen, Catatan untuk ditindaklanjuti, Mekanisme Review RPJMDes, Evaluasi laporan, validasi, progress fisik & kegiatan setiap Kecamatan, Kronologis laporan keuangan UPK (system manual), RKTL dan Umpan balik.

4.   PELAKSANAAN KEGIATAN

 AGENDA KEGIATAN

• Tanggal 17 Desember 2013


• Info Manajemen


• Catatan untuk ditindaklanjuti


• Progres Kegiatan Fisik, Dana dan Permasalahanya


• Progress Tahapan Perencanaan 2014


• Evaluasi kegiatan PNPM di Tahun 2013


• Hasil Pra Audit TA. 2013
  
  
  
  • Tanggal 18 Desember 2013
  
  
  • Strategi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2013 & Perencanaan TA. 2014
  
  
  • Umpan balik.
  
  
  • RKTL bulan depan
  
  
  
  

Info Manajemen

 

1. Faskab – Ir. Dedi Kusnadi

• Minggu Kemarin baru ada perekrutan untuk posisi FT


• Lowongan Promosi FT untuk menjadi assisten Fastekkab.


• Tgl 19-20 rakor Pembina UPK dan Gerai di lembang bandung


• DDUB TA. 2014 untuk kabupaten bandung mengalami penurunan, hanya dialokasikan 1 milyar. TA. 2013 dialokasikan 3,5 milyar.


• Untuk FT agar segera membuat Desain RAB ancar – ancar anggaranya dari anggaran tahun kemarin.


• Adanya program baru yaitu MP3KI dengan dana 8 milyar.


• Temuan RMC tentang dokumen RPJMdes yang tidak sesuai dengan permendagri.


• Pola PNPM Provinsi Jawa Barat tahun ini mutlak harus memakai pola Integrasi                     ( perencanaan PNPM & Perencanaan regular ). Musrenbang kecamatan berbarengan dengan musyawarah pendanaan.


• Melakukan Verifikasitunggakan dan penanganan masalah, aset UPK yang diatas 2 milyar terkena aturan dirjen tidak ada usulan dana bergulir spp.


• Tgl 22-24 Desember akan dilaksanakan pelatihan UPK gabungan di Puri Cipaganti.

1. Fastekkab – Hilda Rieza Mathilda

• Evaluasi pelaksanaan, alur, tprinsip tahapan dan kegiatan pendukung lainnya


• Penguatan UPK untuk dikuatkan oleh lembaga atau Undang-undang.


• Pengalihan dana SPP terkait beberapa kelompok yang mengusulkan pengadaan alat, ditekankan untuk ada aturan buat apa alat tersebut atau pengelolaannya.


• MP3KI hanya di beberapa lokasi di paralelkan dengan PNPM seperti pasca krisis.


• Pemahaman akan manfaat RPJMdes kepada desa sangat penting untuk kemajuan desa.


• Larangan untuk pelaku PNPM untuk terlibat langsung dalam politik praktis.


• Info tentang mobilisasi fasilitator, setelah musrembang kecamatan di bulan maret.


• Evaluasi progress bulan desember, pencairan sudah 100% apakah penyaluran nya sudah 100% juga?


• Desain RAB harus selesai sebelum musrembang kecamatan.


• Di bulan Juli 2014 akan dilaksanakan sosialisasi untuk Kegiatan TA. 2015 ( MD 3 Sosialisasi ).


• MAD Prioritas harus sudah selesai dibulan Desember.


• Sakit tanpa surat dokter mengurangi jatah cuti.

1. Faskeu – Rospita Sihombing

• Gaji bulan Desember dibayarkan < 23 Desember 2013


• Sekolah Lapang SatkerKab Bandung ke Kec. Tegalalang Kab. Gianyar Bali 27-29 November 2013


• Studi Banding SatkerKab ke Sukabumi


• Kunjungan Monitoring SatkerKab Mulai tgl 19 Desember 2013


• Bintek PJOK  - Evaluasi Dana Bergulir (Ciwidey, Cimaung, Pacet), Takashimaya, 19-20 Desember 2013 .


• Pelatihan UPK dan BP-UPK, Hotel Cipaganti 22-24 Desember  2013


• Laporan Bulanan UPK , Maksimal 31 Desember 2013


• Audit Internal adalah komponen pengendalian yang efektif untuk mencegah penyelewengan/penyalahgunaan dana.


• Target TA 100% dibulan Juni 2013.,


• Masih rendahnya capaian Audit internal Tim Kabupaten TA 2012, sampai dengan November 2013


• Target  Audit Internal TA 2013 per Desember 2013 adalah 70%.


• Capaian sampai dengan November adalah 0%, dari 11 kecamatan


• Masih ditemukan lembaga pengelola dana bergulir yang belum dibentuk.


• Yang sudah terbentukpun belum berfungsi optimal.


• Masih banyaknya temuan pelaksanaan kegiatan dana bergulir yang tidak bersesuaian dengan SOP.


• Masih terjadi Tutup buku Tahunan yang dilakukan setelah bulan Januari.


• Masih tingginya deviasi antara perencanaan dengan realisasi.


• Masih tingginya Rencana BOP dan tidak berbanding dengan Rencana Pendapatan.


• Masih banyak nilai surplus ditahan yang berubah-ubah disetiap periode bulan pelaporan Neraca.


• Rencana Anggaran Biaya kelembagaan yang tidak jelas,


• Tidak ada kesepakatan batas penyaluran surplus UPK.

Progres Kegiatan Per Kecamatan di Bulan Desember

 

Faskab – Ir. Dedi Kusnadi

1. Tahapan Kegiatan Penambahan Pelatihan

• Nagreg : TPU


• Cicalengka : TPM, KDT, PL


• Cikancung : Kades, BPD, TPU


• Ibun : Kades, TPU, Tim Verifikasi hari kamis , Tim 11.


• Arjasari : TPU, Tim Monitoring


• Kertasari : Belum ada tambahan kegiatan pelatihan.


• Pacet : KDT, KPMD, Kades BPD digabung tim 11.


• Pangalengan : TPU, Tim Verifikasi.


• Cimaung : Belum ada tambahan Kegiatan Pelatihan.


• Rancabali : TPM, TPU, Tim verifikasi.


• Ciwidey : TPU, Tim Verifikasi, Tim 11, Kelompok.

• MAD Prioritas maksimal dilaksanakan sebelum musrembangdes.


• Strategi yang sudah verifikasi, penyusunan draf RKPdes, dan RPJMdes tahun 2015 harus memfasilitasi tim 11 untuk rancangan RPJMdes dan RKPdes TA. 2015


• Survey lapangan, survey harga, survey lokasi jangan menunggu usulan.


• Angka RAB harus sudah muncul sebelum Musrenbangdes.


• Review RPJMdes : RPJMdes yang sudah ada edit kembali data desanya.


• Apabila sudah selesai dokumen RPJMdes & RKPdes lakukan penilaian yang terbaru hasil review apakah layak atau tidak.


• Validasi realisasi dana BLM dan DOK yang sudah pasti ke TPK dan

• Lapbul gabungan kelengkapannya masih tercecer

-          Rekonsialisasi dibuat oleh FK

-          RKTL

-          Form 75 b tentang laporan fisik dan biaya

-          Form 72 kegiatan dan rencana

-          Form 70 a tentang penanganan masalah

-          Form 73 tentang kemajuan & partisipasi

-          Form 74 laporan pelatihan

-          Form 74 a pelatihan 3 bulanan ( RKTL )

-          Validasi dana Bergulir

-          Lampiran pemetaan papan informasi

-          Rekening Koran

-          Realisasi pencairan dana BLM & DOK

-          Dokumentasi Kegiatan

• Kerjasama Tim :

-          4S :      Sehat Pola Komsumsi

Sehat Pola Gerak

Sehat Pola Istirahat

Sehat Pola Pengendalian Stres

-          Tahap Pembentulan tim

1. Tahap Forming : Saling mengenal, tukar informasi terbentuknya teman baru dll.


2. Tahap Stroming : Saling memahami satu sama lain.

• Beberapa latar belakang bekerja sendiri :

-. Ego

-. Rasa tidak aman

-. Kenaifan

-. Tempramen

• 17 Kualitas Penggerak

-          Mampu Adaptasi

-          Mampu Berkolaborasi

-          Bersikap komunikatif

-          Memiliki Komitmen

-          Kompeten

-          Dapat Diandalkan

-          Disiplin

-          Memberi nilai tambah

-          Antusias

-          Bertindak dengan tujuan

-          Fokus pada Tujuan

-          Siap Tempur

-          Sikap Supel

-          Meningkatkan kemampuan diri

-          Tidak mementikan diri sendiri

-          Mengutamakan Solusi

-          Gigih

Closing Statement :

1. Penyaluran dana BLM 2013 VS PMK 168 / 09


2. 2013 skema optimalisasi tidak diberlakukan lagi.


3. 2014 merupakan tahun politik, pentingnya netralitas segenap pendamping, pelaku & konsultan PNPM MP.


4. Harapan untuk Jawa Barat, tahun 2014 laju progress tahapan PNPM lebih baik, didukung oleh tim kerja yang kuat dan baik pada setiao jenjang.

Arahan Menkokesra :         

-          Target penurunan angka  kemiskinan di akhir 2014

-          Memperkuat lembaga2 masyarakat yang difasilitasi PNPM

-          Indikator kinerja utama program yang sama.

-          Perencanaan partisipatif yang integrasi

-          Optimalisasi TKPKD di daerah – daerah

-          Meningkatkan tata pola pencegahan korupsi.

-          Pencegahan dan penangganan masalah harus dikoordinasikan.

-          Meningkatkan kualitas data & pelaporan.

-          Laporan Pelaksanaan PNPM disampaikan secara berjenjang

-          Pengelolaan & pemeliharaan sarana prasarana ditingkatkan.

Fastekkab – Hilda Rieza Mathilda

-          Koreksi Protak :

-          Di seluruh kecamatan di Kabupaten masih terdapat kesalahan tanggal penyaluran dana pertama kali lebih dahulu daripada pencairan dana

-          MDST sudah tetapi kegiatan sertifikasi belum ada

-          Sudah MDST tetapi Penyaluran Dana hingga 100% tidak ada

-          Desa yang belum selesai di setiap kegiatan masih ada tetapi kegiatan lainnya sudah melaksanakan

-          Partisipasi di setiap kegiatan ada yang kosong (nol)

-          Masih ada kecamatan yang mengalami kelebihan penggunaan dari dana yang ada

Progres Protan

“ DARI ALOKASI BLM PNPM MANDIRI PERDESAAN TA 2013 SEBESAR Rp. 21.596.693.000,-

PENDATAAN USULAN YANG SUDAH DIINPUT DI PROTAN MENCAPAI Rp. 18.908.581.900,-    ( 87,6%) “

Demikian notulensi rakor bulan Desember. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Rakor FK FT Bulan Nopember 2013

1. I. LATAR BELAKANG

Rakor Kabupaten tanggal 1 Nopember 2013 dilaksanakan di Kantor Faskab dan  7 Nopember 2013 di Lembang Kabupaten Bandung Barat dihadiri oleh Tim Faskab, FK, FT dan PjOK Kabupaten.

 II. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan rakor dalam rangka Penguatan Pelaksanaan PNPM TA 2013 dan TA 2014, strategi dan tahapan penyaluran dana, Evaluasi Progres Lapangan,  Evaluasi Laporan Fasilitator, Evaluasi hasil monitoring lapangan, Tinjauan Ulang RPJMDesa, Penguatan pemeriksaan laporan UPK dan Info Terkini dengan rincian Materi :

      Catatan-catatan pentingdalam Rakor Kabupaten antara lain :

1. 1.       Faskab -  H. Dedi Kusnadi
   1. Evaluasi Tahapan

-    Desember 2013 : MAD Prioritas, RAB-Desain, RPJMDes siap untuk Musrenbang Desa

-    Pengisian Target dan strategi tahapan masing-masing Kecamatan

1. Informasi dari Team Leader NMC :

        I.   Usulan SPP : WARNING sebelum MAD Penetapan tentukan Analisa (satu indicator kena maka tidak bias mengajukan SPP)

-       Usulan pengganti SPP :

• Peningkatan Barang dan Modal → contoh : Produk Keripik – Usulan Alat yang baru
• Mendukung peningkatan produksi

-       RPJMDes :

• Usulan SPP
• Usulan pengganti SPP

-       Aset > 2 Miliar (salah satu Indikator tidak terpenuhi maka upaya yang bias dilakukan )

• Kolektibilitas tinggi → bias dikurangi dengan Rescheduling (melalui tahapan)
• Idel Kapital → Laksanakan Perguliran secepatnya
• Kesehatan UPK

    II.   Pola Integrasi WAJIB dilaksanakan :

Januari       → Musrenbangdes       : - Siap Draft RPJMDes dan RKPDes

                                                          - RKPDes 2014 untuk usulan 2015

Februari     →   Musrenbangkec     : - RAB – Desain Sudah SIAP

                                                         - Terbit SPC   

                                                         - Dana tambahan – SPC tersendiri

                                                         - Maret – April sudah Pencairan

                III.            DDUB        →   Seharus nya BANSOS (berdasarkan Permendagri)

                 2013       → Mekanisme pencairan Dana di kabupaten Bandung SALAH (berdasarkan Juknis) seharusnya :

                        Tahap I            : 40% (dari dana APBN+5%  DDUB)………a)

                        Tahap II           : Hitung dulu 20% Tahap II …….. b)

                                                  (Jumlah Total Dana) – b  = Tahap II

                        Tahap III          : 20% (dari dana APBN + 5% DDUB)

                 2014     → DDUB + dana tambahan = 300jt

              IV.   SELISIH di UPK merupakan ranah FK

                   -    Merupakan indikasi ketidak taatan FK :  contoh Rekayasa Balance

                   -    Catatan : ada BERITA ACARA setiap kegiatan /Pemeriksaan

                  -     Hasil evaluasi : WAJIB cek rekening-rekening di UPK ke Bank

              V.       Revisi PTO

                 -      Belum ada surat resmi dari Dirjen

                 -      Sosialisasi → SILAHKAN tetapi belum DIBERLAKUKAN

                 -       2014 POSYANDU harus multifungsi (desainnya sesuaikan)

              VI.      2014 ada PILOT PROJEK di kecamatan Cililin kabupaten Bandung Barat MP3KI & MP3EI (Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia & Master Plan Percepatan Peningkatan Ekonomi Indonesia)

              VII.     Aset Dana Bergulir (SPP) dilindungi oleh SK Bersama (Menkokesra, Mendagri, Menkeu)

Secara Nasional ASET SPP → Rp. 8,9 T      LABA → Rp. 2T

1. PERDES tidak boleh di Tanda tangan oleh PJS
2. SK Boleh
3. Gubernur Saba Desa : 6-7 Nopember 2013 di Abadi House depan Grand Hotel Lembang tanggal 6 Persiapan tangal 7 Pelaksanaan Gubernur Saba Desa.  Peserta per Kabupaten 10 orang FK/FT UPK 5 orang

 2.       Faskeu – Rospita Sihombing

1. Laporan Bulanan 2 (dua ) kecamatan belum selesai Hard Copy
2. Surat Satker tentang Pelaku PNPM yang mengikuti Pencalonan Legislatif dimusyawarahkan dalam MAD Khusus  : Tetapkan tanggal Pemilihan Pengganti → Sanksi terhadap FK yang tidak menindaklanjuti
3. PABN (Pameran Adat Budaya Nasional) di Taman Upakarti Kabupaten Bandung tanggal 12-13 Nopember 2013 dari 60 meja, PNPM mendapat 4 meja untuk pameran hasil produksi untuk menghasilkan jaringan ekonomi/ pemasaran, siapkan Brosur dan Kartu Nama pengrajin yang ikut dalam pameran
4. Pemalsuan rekening UPK → 48% dilakukan oleh UPK → maka setiap bulan mulai laporan Nopember 2013 dilampirkan laporan Audit dana Bergulir (5 Form audit oleh FK, 4 Form audit oleh Faskab)

Target penyelesaian Audit oleh Faskab Nopember 6 kecamatan Desember 5 Kecamatan

   3.       Fastekab – Hilda R Mathilda

1. Hasil Monev Provinsi :

• Kualitas tahun ini MENURUN padahal dalam PTO ada 36 Format Pengendalian 
• Standar kerja Fasilitator MENURUN
• Usulan peningkatan Kapasitas → Progres 0%

Usulan Kesehatan                     → Progres 13 %

Usulan Pendidikan                   →        

1. MDST → Akhir Desember Dokumen RPD I, LPD I, RPD II, LPD II dsb sd MDST 
2. Pelatihan Pra Tugas  5 kecamatan : FT Pacet, FK Arjasari, FT Nagreg, FT Cimaung, FT Cicalengka → Harus disiapkan strategi di lapangan
3. Percepat Progres pelaksanaan dengan menambah Tenaga Kerja
4. Hambatan Penyelesaian Proposal → strategikan pelatihan TPU per desa
5. Hambatan Proses → Pelatihan Tim Verifikasi didahulukan sehingga verifikasi bias dilaksanakan secara simultan  (Pembahasan Awal / Akhir → Informasikan ke Faskab)
6. Pelatihan Gabungan : BKAD, BP-UPK, UPK (Januari)
7. Pelatihan PL → Materi Desain – RAB (awal Desember)
   1. Pra Audit → 26 Nopember 2013

Auditor : FK / FT PL TPK KPMD UPK

2 orang        1 orang 2 orang 2 orang 1 orang

Yang di Audit : PjOK UPK TPK BKAD

                                    i.               Kecamatan Cicalengka         → ke kecamatan  Cimaung

                                    ii.              Kecamatan Cikancung         → ke kecamatan Rancabali

                                   iii.              Kecamatan Nagreg              → ke kecamatan Arja

                                   iv.              Kecamatan Arjasari              → ke kecamatan Pacet

                                   v.               Kecamatan Pacet                 → ke kecamatan Ibun

                                   vi.               Kecamatan Ibun                   → ke kecamatan Cikancung

                                   vii.              Kecamatan Kertasari           → ke kecamatan Pangalengan

                                  viii.             Kecamatan Pangalengan     → ke kecamatan Kertasari

                                   ix.              Kecamatan Cimaung            → ke kecamatan Cicalengka

                                   x.               Kecamatan Ciwidey              → ke kecamatan Nagreg

                                  xi.               Kecamatan Rancabali          → ke kecamatan Ciwidey

Nasi Kuning Sampai Nasi Rames Teh Ina (Kelompok SPP UPK Sauyunan)

Perjalanan Kami teruskan ke salah satu geng sepanjang jalan Bojongsoang RT 03/ RW 02 No. 81, Desa Lengkong Bertanda bertempat Warung Nasi Kuning milik the Nia Rusmiati, 25 Tahun sebagai anggota Kelompok SPP Cempaka 02.Sebelumnya menjadi pemanfaat pinjaman bergulir UPK Sauyunan the Nia dan keluarganya sudah menjalankan usaha warung Nasi Kuning dari tahun 1992 dengan lokasi sangat strategis di tepi gang PGA yang mana konsumernya besar anak sekolak PGA dan mahasiswa IT Telkom selain masyarakat sekitarnya, dengan Warung Nasi PGA 81. Pada tahun 2007 the nia menjadi salah satu kelompok SPP Cempaka 02 kemudian mengajukan proposal pinjaman bersama rekan aneka usaha kecil lainnya, pinjaman awal the nia sebesar 700 rb rupiah. Dari jumlah yang menurut keluargania kecil tersebut tetap ada manfaatnya karena dengan pinjaman tersebut berarti mendapat tambahan modal yang sebelumnya modal modal yang dimiliki kurang untuk memutar uang mulai dari nasi kuning pagi hari sampai nasi rames siang dan sore hari di tambah lagi aneka minuman jus. Sehari jika dirata-rata dengan cara pembelanjaan bahan mentah satu minggu sekali menghasilkan untung bersih kurang lebih 100 ribu rupiah (penuturan ibunda nia) meningkat dari sebelunya walaupun tidak signifikan.

Semangat Jayus Bukan Gayus (KeLompok SPP dan UEP UPK Sauyunan)

 Panas terik menyusuri jalan sempit untuk mencari seorang bernama Jayus bukan Gayus orang yang terkenal di negeri Indonesia dengan title koruptor. Di temani oleh TIM Verifikasi TIM Sauyunan Kecamatan Bojongsoang Pokja Media dari bulletin Kompak mendatangi sebuah alamat  yang tentu tidak palsu seperti alamatnya Ayu Tingting, untuk bertemu dengan ketua Kelompok UEP Sumber Urip UPK Sauyunan yang bernama Jayus Priyanto, Cigatra RT 02/RW 10 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung,  seorang bapak berputras 1 orang kelas 3 SD ini berasala dari kota di Jawa Timur yaitu Pacitan, Wah sekampung dengan Presiden Indonesia dong, mas Jayus menjawab dengan tertawa lebar.

LOKER DI PNPM GENERASI

DI

MATA AIR CINAGREG, Impian masyarakat “Air mengalir dari hilir ke hulu”

 

Air merupakan kebutuhan pokok dari setiap kehidupan Manusia , Mata Air di Zaman sekarang ini jarang ditemui dan bahkan nyaris langka beriring dengan bergantinya Zaman

Di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg kabupaten Bandung Terdapat sumber Mata Air yang sangat Besar dari semenjak jaman dahulu hingga kini masih ada, tinggal perlu perhatian pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan supaya mata air tersebut tidak punah. Nama Mata Air tersebut dikenal dengan sebutan “Mata Air Cinagreg” bahkan menurut sejarah nama  Daerah Nagreg kabupaten Bandung Berasal dari nama sumber Mata Air yang terletak di jalan cagak desa Ciherang.

Sumber Mata Air Cinagreg mempunyai debit Air yang sangat besar sehingga pemanfaatnya menjangkau 3 (tiga) desa, yaitu : Desa Ciherang sebagai titik Mata Air dan 2 (dua) desa, desa Ciaro Kecamatan Nagreg dan  desa Simpen kabupaten Garut sebagai Desa Pemanfaat dari Mata Air Cinagreg

J A M B O R E..... U P K

                 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang asal mulanya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun 1998 sampai dengan Tahun 2007, dan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, merupakan program yang sistemnya dianggap baik dan perlu ada upaya upaya keberlanjutan dan pelembagaan sistem.

              Ada beberapa aspek yang diperlukan dalam menjamin keberlanjutan program, diantaranya adalah memperkuat partisipasi, membangun kesepakatan masyarakat, memperkuat aturan main dan pencapaian terhadap komitmen bersama (antara lain sangsi local), juga dengan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program berupa pameran, jambore, award dan lain-lain.

              Kehadiran adalah awal pelibatan diri dalam suatu tindakan bersama. Dalam model pengorganisasian masyarakat. Proses kehadiran perlu dimulai dengan penyebaran informasi dan sosialisasi yang tepat. Jika tidak yang terjadi adalah mobilisasi.

              Rumusan partisipasi adalah proses yang melibatkan masyarakat untuk hadir, terlibat aktif, menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Dalam proses ini sekalipun tidak mewadahi semua komponen, tetapi ada saluran dan mekanisme dimana semua terlibat dan mempercayakan pada pihak lain, sebagai bentuk keterwakilan.

              Sebagai pembuktian terhadap proses pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan setelah sekian lama berproses, maka diperlukan suatu ajang dalam rangka menampilkan hasil-hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi sekaligus mempertemukan dan meningkatkan tali silaturahmi diantara pelaku-pelaku PNPM MP dari mulai tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten yang selalu tampil dinamis menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang didampinginya. Dengan telah berjalannya program selama sekian tahun maka tentunya pelaku di desa dan kecamatan serta masyarakat juga mengalami perubahan. Adanya perubahan – perubahan dalam masyarakat sudah seharusnya direspon dengan baik oleh jajaran pendamping/pelaku maupun pemerintah setempat dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan yang mendukung fasilitasi terhadap masyarakat.

            Sesuai dengan harapan diatas maka untuk Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) telah menganggarkan alokasi untuk penyelengaraan Jambore UPK sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi pelaku PNPM MP untuk menampilkan berbagai kemajuan yang telah dicapainya termasuk suatu ajang untuk menyampaikan berbagai penghargaan atas prestasi yang telah dicapai para pelaku melalui Si Kompak Award.

            Guna mendukung target program tersebut di atas maka telah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait agar pelaksanaan Jambore UPK bisa berjalan baik dan lancar berikut memberi dampak positif terhadap kemajuan kegiatan maupun dari sisi program.

           Agar penyelenggaraan kegiatan Jambore UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bandung kecamatan berjalan efektif maka panitia penyelenggara telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan panduan penyelenggaraannya (Kerangka Acuan Kegiatan). Dengan menggunakan Panduan Penyelenggaraan Kegiatan jambore UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bandung ini, diharapkan pengelolaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan Jambore UPK PNPM Mandiri Perdesaan yang di Laksanakan di pangalengan ini berjalan sesuai ketentuan.

Laporan Hasil Kegiatan penyelenggaraan Jambore UPK ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan Jambore UPK yang akan datang
2. Menyampaikan hasil-hasil kegiatan Jambore UPK kapada semua pihak yang terkait
3. Membantu para pihak yang terlibat dalam kegiatan Jambore UPK untuk menyamakan persepsi, penyelenggaraan dan tujuan laporan disampaikan.

 Kegiatan Jambore UPK ini dilaksanakan dengan menggunakan desain gelar produk unggulan, visualisasi kegiatan-kegiatan PNPM MP, penyampaian hadiah/penghargaan kepada para pelaku yang berprestasi dalam Si Kompak Award Tahun 2013, penyerahan dana bergulir secara simbolis kepada kelompok-kelompok di desa Margaluyu Pangalengan, peresmian prasarana Pendidikan berupa Gedung Madrasah di desa dengan penandatanganan Prasasti, penandatangan Prasasti Gedung UPK Pangalengan dan Cimaung, dan juga dengan menggelar dialog interaktif antara pelaku PNPM MP dengan Bapak Bupati.  Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu para pelaku khususnya UPK dan jajarannya di masing-masing kecamatan dalam merefleksikan hasil dan kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan selama menjadi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan dari awal sampai dengan saat ini, memberikan kesempatan untuk menampilkan produk unggulan masing-masing kecamatan sebagai hasil kegiatan PNPM MP, memberikan penghargaan bagi para pelaku yang berprestasi melalui Si Kompak Award, penyerahan bantuan program secara simbolis terhadap masyarakat (berupa dana bergulir),  dan dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan tali silaturahmi diantara para pelaku se kabupaten

           Pelaksanaan kegiatan Jambore UPK Kabupaten Bandung yang dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2013, telah dihadiri oleh Bupati beserta OPD-OPD terkait, muspida juga Muspika setempat besert peserta-peserta/pelaku yang terdiri dari unsur-unsur pengurus UPK, FK, FT, PJOK, BKAD, BP UPK, TPK, KPMD dan lain-lain dengan jumlah minimal 11 orang per kecamatan, atau jumlah total peserta yang hadir kurang lebih 300 orang. Pengendalian pelaksanaan dan kualitas kegiatan Jambore UPK ini pelatihan telah dilakukan oleh Satker PNPM MP Kabupaten Bandung dan Tim Fasilitator Kabupaten.

           Adapun Penanggungjawab kegiatan Jambore UPK ini adalah Tim Koordinasi Kabupaten atau Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten

           Kegiatan Jambore UPK ini pendanaannya berasal dari dana PAP PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2013 yang dikelola oleh Satuan Kerja PNPM MP Kabupaten Bandung.

           Anggaran pada pos tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan Jambore UPK Kabupaten Bandung selama 1 hari penuh.

Pembiayaan kegiatan Jambore UPK ini sebesar Rp 51.000.000,- untuk semua kegiatan dari akomodasi sampai dengan konsumsi dan lain-lain

Demikian sekilas tentang Jambore UPK di Kabupaten Bandung, Semoga bermanfaat bagi kita semua

 

Penulis : H. Dedi Kusnadi (Faskab)

Salam KOMPAK

 

 

Pendampingan Tim Verifikasi Kelompok SPP

- Kolektibilitas yang tinggi dari pengembalian SPP salah satu faktor penyebabnya adalah Verifikasi. Dimana terkadang terdapat salah perhitungan dalam memberikan rekomendasi untuk anggota SPP.

- Atas dasar itu, maka dalam mekanisme Verifikasi dicoba dengan mekanisme Analisa Usaha yang sederhana dari para Anggota Kelompok SPP.

Perhitungannya sebagai berikut:

Penghasilan bersih anggota / hari x 10% = Kemampuan Anggota untuk menabung / membayar

contoh:

Ibu Ani berpenghasilan rata-rata bersih per hari mencapai Rp. 50.000,-

Maka rekomendasi Verifikasi adalah sebagai berikut :

- Rp. 50.000,- x 10% = (dengan asumsi, bahwa iniadalah kemampuan anggota untuk menabung/ membayar setiap harinya)

- Nanti Rp. 50.000 tersebut tinggal dikalikan 25 atau 30, sesuai dengan data lain yang menunjang.

contoh :

Rp. 50.000,- x 25 = Rp. 125.000,- ini adalah angka maksimal Anggota untuk membayar setiap bulannya.

- dari Rp. 125.000,- tersebut nantinya untuk menentukan rekomendasi, tinggal dikalikan berapa bulan anggota tersebut akan mengangsur pinjamannya, contoh : 10 bulan atau 12 bulan, maka Rp. 125.000,- x 10 Bulan = Rp. 1.250.000 atau Rp. 125.000 x 12 bulan = Rp. 1.500.000,-

Dari metode yang digunakan tersebut memang belum bisa sempurna, namun langkah awal rekomendasi yang bagus dan akuntabel adalah kunci langkah selanjutnya. Dan dari metode inipun akhrinya dapat membiasakan UPK untuk melaksanakan Pembinaan kepada Kelompok SPP, jangan sampai terjadi kebohongan dalam pendataan penghasilan rata-rata anggota SPP.

Penulis : M. Witono P (FK Pangalengan)

Salam SIKOMPAK